Rencana pemerintah menunda
pelaksanaan seleksi CPNS 2015 dikecam organisasi guru. Terutama guru sekolah
dasar (SD) yang saat ini memasuki bom pensiun massal.
Ketua Umum Pengurus Besar
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengaku sangat prihatin atas
penundaan seleksi CPNS yang diumumkan Menpan dan RB Yuddy Chrisnandi pada 30 Juni
2015.
Keprihatinan PGRI
mengingat kekurangan guru terutama guru SD sangat besar. Saat ini banyak SD
dengan guru PNS rata-rata tinggal tiga orang, padahal jumlah kelasnya enam.
Masalah ini terjadi pada semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
“Jadi, kalau ditunda-tunda
tentu kondisinya semakin parah,” kata Sulistiyo di Jakarta, Jumat (3/4/2015). Menurut dia, bom pensiun
guru SD akan dimulai sejak 2015 hingga 2017. Jika tidak ada strategi untuk
menambah guru PNS SD, maka siapa yang akan menjadi guru di SD.
"Di Jawa Tengah saja
guru SD yang pensiun ada 200.000 pertahun. Bayangkan jika nasional. Maka
pembatalan seleksi CPNS akan mengancam sekolah," katanya. Dia menjelaskan, jika saat
ini pemerintah mengaku seolah-olah tidak kekurangan guru, karena kekurangan itu
ditutup oleh para guru honorer yang tidak memperoleh perlakuan manusiawi.
Pasalnya, honor guru honorer sekitar Rp250 ribu per bulan.
“Mereka sungguh-sungguh
bekerja untuk bangsa ini, dengan penuh pengorbanan, dedikasi, dan pengabdian.
Masa depannya pun tidak jelas,” tandasnya. Sulistiyo yang juga
Anggota DPD RI, meminta agar dalam seleksi CPNS tenaga honorer harus memperoleh
perlakuan khusus. Jadi, selain honorer kategori 1 (K1) dan K2 yang sudah
memperoleh perlakuan khusus itu, tenaga honorer di luar itu harus dihargai
pengabdiannya.
Dia mengungkapkan, jika
pemerintah tidak segera mengangkat guru baru, berarti pemerintah melanggar UU
No14/2005 tentang Guru dan Dosen. UU itu menyatakan bahwa pemerintah,
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota harus memenuhi kebutuhan guru,
baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi.
Sulistiyo menjelaskan,
Indonesia saat ini masih kekurangan pegawai, di samping guru juga tenaga
kesehatan. Upaya memenuhi kekurangan guru dan tenaga kesehatan sebaiknya tidak
ditunda-tunda. Kalau pun akan menunda seleksi mestinya bukan untuk guru dan
tenaga kesehatan.
“Jadi pemerintah harus
mempunyai prioritas. Kemendikbud dan Kemenkes jangan diam saja dong!,” pinta
Sulistiyo.
Sumber: http://news.okezone.com/read/2015/07/03/65/1175967/pembatalan-seleksi-cpns-perparah-krisis-guru







